Cukup Sebagai Partai Islam Terbesar

Sebagai sebuah negara dengan penduduk Islam terbesar, wajar jika kemudian banyak bermunculan partai politik yang berasaskan Islam. Sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia sudah sedemikian banyak partai politik Islam yang muncul, namun pertanyaannya kemudian adalah apakah sebuah partai Islam bisa menjadi jawara dalam pemilihan umum (pemilu) ? Rasanya sangat sulit kalau tidak boleh dibilang tidak mungkin. Ini dapat dilihat dari fakta sejarah menunjukkan bahwa partai Islam belum pernah bisa menjadi pemenang dalam pemilu nasional yang dilaksanakan sejak tahun 1955. Meskipun, partai Islam tak sepi peminat dan dapat menjadi partai papan atas ataupun tengah. Mereka selalu harus mengakui keunggulan partai nasionalis-tengah yang terus berjaya. Namun, perjalanan menarik ditunjukkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berhasil menjadi peringkat keempat pada pemilu legislatif dengan suara berkisar di angka 8%. Tak banyak kalangan yang menduga suara PKS akan meningkat dengan cukup signifikan. Ini menunjukkan bahwa mesin politik PKS cukup bagus bergerak dan menjadi oase pemilih Islam di tengah sengketa di internal partai Islam lainnya. Namun, apakah tren peningkatan suara PKS ini akan terus berlanjut mengingat semakin banyaknya pemilih Islam yang mulai meninggalkan partai Islam, yang memang lebih banyak perang saudara daripada bersama memajukan partai untuk mencapai tujuan-tujuan serta pemenuhan janji memajukan bangsa dan negara.

Sekilas menengok ke belakang, ideologi Islamisme ini telah berkembang ketika Indonesia masih dalam masa penjajajahan Belanda. Cikal bakal organisasi masyarakat (ormas) dan partai politik Islam adalah ketika berdirinya Sarikat Islam (SI) pada tahun 1911 yang didirikan oleh H.O.S Cokroaminoto, yang sebelumnya bernama Serikat Dagang Islam (SDI). Setelah mengalami perkembangan dari sebuah ormas menjadi sebuah partai politik (PSI), SI ini mengalami pasang surut dan mengalami ketidakstabilan di internal partai.

Kakacauan yang telah terjadi pada PSI pada masa lalu ini tampaknya mengilhami ketidakberesan partai politik Islam yang berdiri selanjutnya, dari sejak zaman kemerdekaan hingga masa reformasi seperti sekarang ini. Partai Masyumi yang merupakan salah satu partai politik terbesar ketika Indonesia baru saja merdeka pun langsung pecah menjelang pemilu pertama pada tahun 1955. Konflik internal yang didasari rasa tidak sepaham mengenai visi partai menjadi penyebab utama pecahnya Masyumi ketika itu. Dan kelompok yang memisahkan diri itu kemudian mendirikan partai Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1955, setelah sebelumnya pada tahun 1947 Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) lebih dulu memisahkan diri dari Masyumi. Generasi selanjutnya tak banyak berbeda nasibnya, mulai dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan seterusnya hanya menapaktilasi kekacauan PSI masa lalu. Perbedaan pendapat dan pertengkaran selalu berujung dengan perpecahan partai. Persoalan yang dihadapi oleh setiap partai Islam ini sebenarnya sama. Mereka tak pernah bosan untuk bertengkar dan mufarraqah (saling tidak percaya) pada rekan sendiri. Kasus perselisihan di PKB merupakan bukti konkret terbaru dimana pertengkaran dan rasa tidak saling percaya begitu kental, serta terlalu dimuati rasa ingin menang sendiri.

Reformasi yang telah membuka kran lebar-lebar untuk kebebasan mengemukakan pendapat dan berkumpul telah mendorong orang untuk mendirikan partai politik. Hidayat Nur Wahid dan rekannya kemudian mendirikan Partai Keadilan (PK) yang berasal dari gerakan dakwah kampus. Peluang reformasi benar-benar dimanfaatkan dengan jeli oleh Hidayat Nur Wahid. Hal ini juga didukung oleh kondisi dimana pertentangan ideologi tak lagi diminati oleh masyarakat, karena yang ada hanya politik aliran yang kuat. Dua wadah utama sejak reformasi mengkerucut pada dua kubu, yakni Islam dan nasionalis. Fragmentasi aliran ini kemudian terpecah-pecah pada berbagai macam warna baju yang menyimbolkan suatu partai politik tertentu. Politik Indonesia memang sangat dipengaruhi oleh major cultural streams atau politik aliran, bukan pada kelas ataupun kepentingan dan wilayah geografis.

Meski gagal pada pemilu 1999, PK yang kemudian ganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhasil menyodok ke papan tengah pada pemilu tahun 2004. PKS semakin meneguhkan eksistensinya dengan menjadi mitra koalisi Demokrat pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan berada di area pemerintahan dan tetap kritis, PKS semakin diminati oleh pemilih, terutama oleh pemilih muda. Di beberapa pemilihan kepala daerah (pilkada) PKS dapat memenangkan kadernya, salah satunya adalah pasangan HaDe (Hariawan dan Dede Yusuf) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Jawa Barat, yang ketika itu PKS bermitra dengan PAN. Citra PKS yang sederhana, bersih, intelek, dan peduli semakin memikat para pemilih, khususnya untuk daerah perkotaan dan pemilih muda. Dengan citra demikian yang mengakar kuat, PKS tampak menjadi oase bagi masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang bersih dan dapat membawa perubahan nyata bagi rakyat. Hal ini kemudian dipadukan dengan jargon iklan politik, seperti Partai Keren Sekali, Partai Kita Semua, ataupun Contreng Kanan Atas (no.8) dapat mendongkrak perolehan suara nasional PKS pada pemilu legislatif tahun ini. Kondisi ini juga diikuti dengan pecahnya suara partai Islam lainnya, seperti PKB dan PPP. Ini menunjukkan bahwa sebagai partai Islam, PKS telah menjelma menjadi idola baru bagi para pemilih Islam yang sebelumnya telah kecewa dengan cekcok partai Islam idola mereka, khususnya PKB.

Namun, apa yang telah dicapai oleh PKS saat ini rasanya merupakan prestasi paling mungkin dicapai atau dengan kata lain sudah berada di puncak kesuksesan dan tak lagi mampu naik lebih tinggi. Jadi, harapan PKS untuk menjadi partai terbesar pada pemilu 2014 akan menjadi wacana belaka dan tak mungkin menjadi kenyataan. Apabila dipaksakan untuk memenangi pemilu sangat rentan PKS ini akan dijadikan partai tengah yang sangat pragmatis. Ini alamat bencana bagi PKS tentunya, karena dengan ingin menjangkau swing voters yang notabene tidak berada di ranah massanya, akan memaksa mereka cenderung meninggalkan keinginan pemilih loyalnya dan mendekatkan diri dengan target suara baru. Pemilih loyal sangat mungkin akan berbalik arah meninggalkan PKS dan tak ada jaminan pula bahwa target baru tersebut akan didapatkan. Ini bukan omongan kosong, karena melihat fakta anjloknya suara PKS di DKI Jakarta, padahal pada pemilu sebelumnya mereka adalah penguasa. Kemudian, adanya kebijakan menjadikan PKS partai tengah dengan menerima orang non muslim sebagai kader partai justru menjadi bumerang karena kader PKS banyak yang hengkang dengan kebijakan barunya ini.

Jadi, lebih baik bagi PKS apabila PKS cukup menjadi partai Islam terbesar yang mampu bertahan menjadi partai papan tengah yang solid, bersih, dan evolusioner. Menjadi partai yang tumbuh secara alami tanpa adanya pemaksaan yang berlebihan, karena memang PKS bukan partai keren sekali ataupun bukan partai kita semua. Tetaplah untuk menjaga citra sebagai partai yang sederhana, bersih, intelek, tertib, dan peduli yang bersama membangun bangsa, serta berada dalam pemerintahan namun tetap dengan sikap yang kritis.